Sudah lama gak post blog, banyak tugas Offline sih. Nah mumpung lagi ada tugas sekalian aja posting ke Blog. Bagi siapa yang punya tugas sejarah tentang “Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan”, monggo di copas aja, hehehe saya sendiri juga copas dari
. Ya udah langsung aj yah, cekidoot!!
C. Tokoh-tokohnya : Brigjen T.E.D. Kelly dan Achmad Tahir
D. Sebab meletusnya : Tawanan perang yang dibebaskan sekutu dipersenjatai & bersikap congkak sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat.
E. Jalannya Peristiwa :
Pd tgl 18 Okt 1945, Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya. NICA melakukan aksi teror yg menyebabkan pecahnya pertempuran shg banyak korban di pihak Inggris.
Tgl 1 Des 1945 Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pada bulan April 1946 pasukan Sekutu berhasil mendesak pemerintah RI keluar Medan. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali.
F. Akhir Peristiwa :
Pada tgl 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando tersebut meneruskan perjuangan di Medan Area.
4. Bandung Lautan Api
A. Latar Belakang :
a. Latar Belakang
Adanya keinginan pihak Inggris untk menjadi perantara antara Indonesia dan Belanda yg bertikai.
b. Waktu & Tempat Perundingan : 10-15 Nov 1946 di Linggajati, dekat Cirebon.
c. Tokoh-tokohnya : Schermerhorn (BLD), Sutan Syahrir (INA), Lord Killearn (ING).
d. Hasil Perundingan :
a) Belanda mengakui de facto kekuasaaan RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura
b) Belanda dan RI bersama-sama menyelanggarakan berdirinya Negara Indonesia Serikat
c) Negara Indonesia Serikat tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni-Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni
e. Manfaat/Akibat Perundingan :
◙ Belanda telah mengakui wilayah kekuasaan RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura
◙ Perbedaan tafsiran isi naskah persetujuan Linggajati, menjadi pangkal perselisihan.
◙ Lebih-lebih setelah pihak Belanda melanggar gencatan senjata dgn melakukuan Agresi Militer Bld I (21 JULI 1947).
◙ Tgl 27 Mei 1947 pihak Belanda melalui misi Idenburg, menyampaikan nota yang harus dijawab dalam waktu 2 minggu.
◙ Nota balasan yang disampaikan oleh Syahrir tersebut dianggap terlalu lemah, akhirnya Kabinet Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.
2. PERUNDINGAN RENVILLE
a. Latar Belakang :
Tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan seruan gencatan senjata dan mencari penyelesaian secara damai.
Duta Keliling Ri di PBB, Sutan Syahrir meminta kepada DK untuk membentuk badan arbitrase (penengah).
DK PBB setuju usul Amerika untuk membentuk komisi jasa-jasa baik (Good Will Commission) yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).
Pemerintah RI memilih Australia, Belanda memilih Belgia, kedua negara itu memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga.
b. Waktu & Tempat Perundingan :
Tanggal 27 Okt 1947 anggota KTN tiba.
Tanggal 17 Jan 1948 hasil Perundingan Renville ini ditandatangani.
Tempat kapal AS “USS Renville”
c. Tokoh-tokohnya :
Tokoh KTN : Australia (Richard C. Kirby), Belgia (Paul van Zeeland), Amerika Serikat (Dr. Frank B. Graham).
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin sendiri, dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakilnya
Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoyoatmodjo, dengan Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil.
d. Hasil Perundingan :
Karena desakan pihak Belanda dan KTN, RI akhirnya menyetujui isi Perundingan Renville yang sangat merugikan pihak RI. Isinya antara lain :
Pihak RI menyetujui dibentuknya NIS pada masa peralihan;
Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya, diakui sampai dengan diadakan plebisit.
RI bersedia menarik semua pasukan dari daerah kantong masuk ke wilayah RI (hijrah).
e. Akibat Perundingan :
Sekalipun Kabinet Amir merupakan kabinet koalisi yang kuat, namun setelah Perjanjian Renville, partai-partai politik menentangnya.
Masyumi, pendukung utama kabinet ini, menarik menteri-menterinya. Tindakan ini didukung oleh PNI.
Kabinet Amir yang hanya didukung oleh partai-partai sayap kiri dan tidak mampu mempertahankan diri.
Pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden.
3. PERUNDINGAN ROEM-ROYEN
A. Latar Belakang:
Terjadinya Agresi Militer Bld II (19 Sept 1948) menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI (United Nations Commission for Indonesia). UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda.
B. Waktu & Tempat Perundingan :
14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta
C. Tokoh-tokohnya :
Wakil PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat)
Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem,
Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen
D. Hasil Perundingan :
a) Perhentiantembak menembak
b) Pengembalian RI ke Yogya
c) Segera diadakan KMB di Den Haag
E. Akibat Perundingan :
Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet yang menghasilkan keputusan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.
4. PERUNDINGAN KMB
A. Latar Belakang :
Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB
B. Waktu dan Tempat :
23 Agustus – 2 September 1949, Denhaag Belanda.
C. Tokoh-tokohnya :
Wakil Indonesia (Moh. Hatta)
Wakil BFO (Sultan Hamid II)
Wakil Mr. Van Maarsevenq
UNCI diwakili oleh Chritchley
D. Hasil Perundingan :
Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
E. Dampak Perundingan :
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
DARI RIS HINGGA KEMBALI KE RI
Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat.
Dalam perjalannya, Belanda berusaha memecah-belah bangsa Indonesia dgn berbagai cara seperti membentuk negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, & Negara Jawa Timur. Bahkan Belanda melakukan Agresi Militer I pada thn 1947 (pendudukan terhadap ibukota Jakarta) & Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dgn RI, PBB turun tangan dengan menyelenggarakann Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tgl 23 Agustus -2 November 1949.
Adanya persetujuan KMB menyebabkan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri atas 16 negara bagian termasuk Republik Indonesia (RI).
Kabinet RIS adalah Zaken Kabinet yaitu kabinet yang anggotanya dipilih dgn menggutamakan keahliannya bukan berdasarkan pada kekuatan partai politik.
2. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Faktor – faktor yang mendorong pembubaran RIS :
Anggota kabinet RIS kebanyakan orang Republiken (pendukung negara kesatuan)
Adanya anggapan rakyat Indonesia bahwa pembentukan RIS merupakan upaya Belanda untuk memecah bangsa Indonesia
Pembentukan RIS tidak didukung ideologi yg kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yg jelas
RIS menghadapi banyak rongrongan dari sisa-sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL.
Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950.
MASA DEMOKRASI LIBERAL
Berlangsung sejak 17 Agust 1950 – 17 Agust 1959.
Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi Liberal:
Berlakunya UUDS 1950
Adanya 2 kepemimpinan yaitu Presiden (sbg Kepala Negara)&Perdana Menteri (sbg Kepala Pemerintahan)
Kabinet yg dibentuk merupakan Zaken Kabinet.
Kebanyakan kabinet masa Liberal tdk berumur lama, padahal masa jabatan 5 th.
Kabinet –kabinet pada masa Demokrasi Liberal:
Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951).
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952).
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953).
Kab. Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agst 1955) berhasil menggadakan Konfrensi Asia Afrika
Kab. Burhanuddin Harahap (12 Agst 1955 – 3Mart1956) berhasil menggadakan Pemilu Pertama tahun 1955
Kab. Ali Sastroamijoyo II (20Mart 1956 – 4Mart 1957)
Kabinet Juanda (9Maret 1957 – 5Juli 1959).
DEKRIT PRESIDEN (5 JULI 1959)
Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah sebagai berikut :
Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit).
Keputusan itu dikenal dengan nama “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”. Isi dekrit ini adalah sbb:
Pembubaran Konstituante.
Tidak berlakunya UUDS 1950 & Berlakunya kembali UUD 1945.
Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Dengan adanya Dekrit Presiden, maka berakhirnya masa pemerintahan Demokrasi Liberal dan berganti masa Demokrasi Terpimpin.
SUMBER
